Bidang Angkutan

Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas , Bidang  Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

  1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
  2. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
  3. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di  bidang  sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
  4. Pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

  

(1)   Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
  2. Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
  3. Melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
  4. Memberikan izin trayek angkutan pedesaaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
  5. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
  6. Memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
  7. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan tekhnis kendaraan bermotor dan peruntukannya;
  8. Menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
  9. Membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
  10. Menyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wllayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  11. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  12. Memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
  13. Menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
  14. Memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  15. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  16. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  17. Memberikan izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
  18. Memberikan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
  19. Menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
  20. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

 

(2)   Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas:

  1. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemadu moda;
  2. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
  3. Merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  4. Memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;         
  5. Mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan  komunikasi transportasi, serta pengembangan transportrasi;
  6. Mengusulkan dan evaluasi program Fasilitasi Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitasi Bandar Udara (KOMFAL) di wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;
  7. Mengendalikan dan operasional heliport dalam wilayah Sumatera Selatan;
  8. Menyelenggarakan Administrasi data heliport/helipad di Sumatera Selatan;
  9. Memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi;
  10. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan heliport; dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

(3)   Seksi Terminal mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
  2. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
  3. Menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
  4. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terminal tipe B;
  5. Mengumpulkan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan evaluasi pembangunan  sektor perhubungan di bidang angkutan jalan di jalan provinsi;
  6. Melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
  7. Memberikan rekomendasi dan izin  pengesahan rancang bangun, penetapan titik lokasi serta persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
  8. Menyelenggarakan pembangunan terminal penumpang tipe B provinsi;
  9. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
  10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
  11. Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
  12. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi;
  13. Membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
  14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  15. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


 

Berita Perhubungan


Pengumuman

 
       
Dikelola Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
webmaster@sumselprov.go.id | (0711) 352 005 | Jln. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang, Sumatera Selatan
Copyright@2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan